Pendaftaran Pilkada Sidoarjo tinggal hitungan hari, tidak sampai 40-an hari lagi, tepatnya tanggal 27-29 Agustus 2024 mendatang.
Tapi suasana pilkada yang biasanya ramai dan hangat mendekati hari H justru cenderung dingin dan jauh dari nuansa kompetitif.
Memang dimana-mana gampang kita jumpai baliho-baliho, tapi bila dibandingkan dengan jumlah kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di berbagai parpol, jumlahnya tidak sebanding. Media luar ruang itupun cenderung didominasi calon tertentu saja.
Begitu juga dengan kegiatan konsolidasi tim pemenangan setiap bakal calon pimpinan daerah itu yang cenderung tenang.
Kalaupun ada konsolidasi, sifatnya terkesan sporadis dan tidak terlalu masif seperti di perhelatan Pilkada sebelumnya.
Warung-warung kopi sudah tidak lagi memperbincangkan para calon-calon Bupati dan Wakil Bupati. Insan media juga sudah jarang melakukan liputan terkait Pilkada.
Malah obrolan yang rame dan trending sekarang ini adalah terkait persoalan korupsi.
Kapan hari sewaktu ketemu dengan beberapa calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, sempat saya menanyakan hal itu dan jawabannya rata-rata mengejutkan…, “lapo mas, soro-soro dan ngoyo… ngomong ngalor ngidul… kampanye dan lain-lain nek ujung’e gak entuk rekom. Engkuk ae nek wis rekom metu… langsung gas pol.”
Ya jawaban masuk akal juga meski dalam hati juga masih banyak pertanyaan. Untuk maju Pilkada, kunci awal memang ada di rekomendasi partai.
Sebagus dan sekuat apapun calon, kalau tidak mendapat rekom yang bertandatangan ketua dan Sekretaris parpol tingkat pusat, ya juga percuma meski hal tersebut jarang.
Logis ketika parpol mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati tentu targetnya menang. Event pilkada ini perhelatan politik yang butuh anggaran gede.
Tidak usah bicara money politics dulu, cost politik seperti sosialisasi, konsolidasi dan lain-lain aja butuh lembaran-lembaran uang yang sangat banyak.
Belum lagi ngomong rekom parpol, meski susah dibuktikan tapi bukan rahasia membutuhkan budget gede sehingga parpol harus betul melakukan kalkulasi matang sehingga yang dijagokan harus bener-bener kuat secara elektabiltas, logistik serta sumber daya yang besar.
Mengingat sejak rezim pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai, elektabilitas calon adalah konsideran utama dalam penentuan cabup-cawabup.
Elektabilitas ini merujuk pada kekuatan calon dalam menggaet simpati pemilih, baik itu karisma, popularitas, maupun reputasi bersih dari korupsi serta kapasitas diri yang teruji.
Dengan situasi dan persyaratan yang berat begitu, ya wajar kalau Pilkada kali ini cenderung sepi karena para calon masih berhitung betul. Tidak heran semakin ke sini, di banyak daerah lain semakin banyak muncul calon tunggal.
Termasuk di sini kita bicara kecerdikan PKB Sidoarjo, yangg berhasil mengunci calon-calon dan parpol lain untuk menunggu dinamika di internal PKB.
Kita bisa lihat, hampir semua calon-calon kuat podo ndaftar nang PKB kabeh. Bahkan Gerindra yang hari ini diuntungkan dengan konstelasi politik nasional pun, masih wait and see.
Berbeda dengan Pilkada 2020, meski rekom semua turun mendekati pendaftaran ke KPU, tapi setiap calon sudah PD dengan rekom partai masing-masing, sehingga dari awal, para calon sudah berani ngegas sehingga gempita Pilkada sudah terasa dari awal.
Cuman sing nggarai heran, nang Darjo kok sik akeh men sing pingin maju pilkada. Apa hanya sekedar numpang tenar atau ngenteni pulung jatuh?
Apapun itu tetap harus diapresiasi, minimal berani ndaftar Pilkada itu sudah selangkah lebih maju timbang kita-kita, ha… ha… ha… ha…
Opini ini ditulis oleh Nanang Haromain, Direktur Media Survei Indonesia (MSI)
